Aliansi Pemuda Anti Korupsi Soroti Direksi PT ITA, Desak Transparansi Pasokan Solar dan Penyelesaian Sengketa Lahan

TINDAKTEGAS | PEKANBARU,(16/03/26) – Sorotan terhadap aktivitas operasional PT Imbang Tata Alam (ITA) di wilayah Kepulauan Meranti terus menguat. Kali ini, Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) secara terbuka mempertanyakan sikap direksi perusahaan yang dinilai belum memberikan penjelasan transparan terhadap sejumlah persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Isu yang menjadi perhatian publik di antaranya menyangkut sumber pasokan bahan bakar solar untuk operasional perusahaan, serta sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat di Desa Tanjung, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ketua Aliansi Pemuda Anti Korupsi, Bob Riau, menilai bahwa perusahaan sebesar PT ITA yang membawa nama jaringan korporasi besar seharusnya mampu bersikap lebih bijak dalam menyikapi persoalan yang terjadi di lapangan.

“PT ITA merupakan perusahaan yang berada dalam jaringan bisnis besar yang dikenal publik. Dengan membawa nama besar tersebut, seharusnya manajemen dan direksi perusahaan lebih bijak dalam menghadapi persoalan yang menyangkut masyarakat maupun kepatuhan terhadap regulasi,” ujar Bob.

Menurutnya, salah satu hal yang patut dipertanyakan adalah mengenai distribusi bahan bakar solar yang digunakan dalam operasional perusahaan di wilayah kerja tersebut.

Bob menegaskan bahwa dalam industri energi terdapat berbagai regulasi yang mengatur penggunaan bahan bakar, termasuk terkait distribusi dan penggunaan BBM bersubsidi.

“Regulasi mengenai penggunaan BBM sangat jelas. Jika ada aktivitas operasional yang berkaitan dengan bahan bakar, maka harus dipastikan seluruh prosesnya sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Ia menyebut bahwa di tengah berbagai informasi yang berkembang di masyarakat, muncul pula dugaan adanya praktik yang perlu mendapat perhatian serius dari pihak berwenang.

“Kami melihat ada sejumlah kejanggalan yang berkembang di lapangan. Bahkan muncul dugaan di internal perusahaan terdapat permainan tertentu yang harus segera diusut secara transparan,” ungkap Bob.

Desakan kepada Direksi PT ITA

Aliansi Pemuda Anti Korupsi menilai bahwa direksi PT ITA memiliki tanggung jawab penuh terhadap seluruh aktivitas operasional perusahaan di wilayah kerjanya, termasuk aktivitas vendor maupun penggunaan material operasional seperti bahan bakar.

Karena itu, mereka mendesak agar pihak direksi tidak mengabaikan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

“Direksi PT ITA tidak boleh menutup mata. Mereka harus memberikan penjelasan kepada publik mengenai berbagai isu yang berkembang, termasuk terkait sumber pasokan solar yang digunakan dalam operasional perusahaan,” ujar Bob.

Sengketa Lahan Masyarakat

Selain persoalan operasional perusahaan, Aliansi Pemuda Anti Korupsi juga menyoroti konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat di Desa Tanjung, Kepulauan Meranti.

Menurut salah satu warga yang bersengketa dengan perusahaan, persoalan tersebut selama ini telah disampaikan melalui jalur resmi kepada pihak perusahaan.

“Selama ini kami sudah tiga kali melayangkan somasi kepada perusahaan. Baru Jumat kemarin pihak PT ITA memberikan jawaban, tetapi jawaban tersebut tidak sesuai dengan harapan kami sebagai masyarakat yang bersengketa,” ujar warga tersebut.

Aliansi Siap Libatkan Aparat Penegak Hukum

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Aliansi Pemuda Anti Korupsi menyatakan akan mengambil langkah lanjutan dengan menyurati sejumlah lembaga negara.

Menurut Bob, pada Senin mendatang pihaknya akan mengirimkan surat resmi kepada:

- DPRD Provinsi Riau

- Bupati Kepulauan Meranti

- Aparat Penegak Hukum

- Kejaksaan Tinggi Riau

Tujuannya adalah meminta agar dilakukan pemeriksaan serta evaluasi terhadap aktivitas operasional perusahaan di wilayah tersebut.

“Kami akan meminta DPRD Riau, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum untuk melakukan sidak dan memanggil seluruh direksi perusahaan. Kami juga akan menyurati Kejati Riau karena ada indikasi yang perlu ditelusuri lebih lanjut,” tegas Bob.

Aliansi Pemuda Anti Korupsi menilai bahwa langkah tersebut penting untuk memastikan setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah Riau menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan aturan serta tetap menghormati hak masyarakat setempat.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Imbang Tata Alam belum memberikan tanggapan resmi terkait berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh Aliansi Pemuda Anti Korupsi maupun masyarakat yang bersengketa dengan perusahaan tersebut.(*)

Editor: Bro Red